Undang-Undang Dasar (UUD) atau dalam bahasa latinnya “Constitutio” di suatu negara adalah pembentukan norma politik dan sistem hukum dalam suatu pemerintahan negara, umumnya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Undang-undang tidak mengatur hal-hal secara detail, tetapi hanya menjelaskan prinsip-prinsip yang mendasari aturan lain.

 

Dalam hal pembentukan negara, konstitusi menetapkan aturan dan prinsip badan hukum dan politik, istilah khusus untuk membentuk suatu konstitusi nasional seperti asas hukum atau politik, asas hukum, bahkan dalam Undang-Undang Dasar. Pembentukan tata cara, tatanan, tatanan dan kekuasaan pemerintahan negara bagian, tatanan konstitusi, jaminan dan mengacu pada hak-hak rakyat. Konstitusi Istilah ini dapat diterapkan pada semua undang-undang yang menjelaskan fungsi-fungsi pemerintahan negara bagian.

 

Pengertian Konstitusi

1945 secara umum dikodifikasi sebagai dokumen yang memuat aturan-aturan penyelenggaraan organisasi pemerintahan negara, definisi ini tetap bersifat umum, konstitusi harus ditafsirkan dalam arti tidak semuanya merupakan dokumen tertulis, tetapi menurut hukum dan ahli politik. Konstitusi ilmu pengetahuan harus ditafsirkan mencakup kesepakatan negara, politik, kekuasaan, negara, pengambilan keputusan, dan distribusi atau alokasi.

 

Konstitusi bagi penyelenggara pemerintahan yang dimaksud, terdapat berbagai bentuk dan kompleksitas strukturnya, tidak ada konstitusi politik atau hukum, tetapi konstitusi juga mengandung makna konstitusi ekonomi.

 

Saat ini, istilah konstitusi sering diidentikkan dengan dokumen-dokumen dalam kodifikasi yang ditulis dalam bahasa Inggris dan tidak memiliki konstitusi dalam bentuk yang terkodifikasi, tetapi didasarkan pada hukum ketatanegaraan negara bagian di Inggris.

 

“Konstitusi” Istilah ini berasal dari bahasa Inggris “Konstitusi” dan bahasa Belanda “konstitusi” dalam bahasa Latin (contitutio, konstituere) di Perancis adalah “konstitusi” dalam bahasa Jerman. Vertassung dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia identik dengan konstitusi dasar.

 

Konstitusi / aturan dapat diartikan sebagai aturan dasar dan memuat ketentuan dasar serta menjadi sumber hukum. Konstitusi adalah seperangkat aturan tertulis dan tidak tertulis, cara pemerintah diwajibkan untuk tetap berada di perusahaan milik negara.

 

Sejarah Konstitusi di Indonesia.

Sebagai negara hukum, tentunya Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan UUD 1945. Keberadaan UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia menjalani sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima sebagai dasar hukum berlakunya UUD 1945. . hukum di Indonesia.

 

Dalam sejarahnya, UUD 1945 disusun dari tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 16 Juni 1945 oleh Badan Penelitian Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan dokuritsu zyunbi tyoosakai yang beranggotakan 21 orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh, Hatta sebagai Wakil Presiden dengan 19 anggota terdiri dari 11 perwakilan dari Jawa, 3 dari Sumatera dan masing-masing 1 dari Kalimantan, Maluku dan Sunda Kecil. Badan (BPUPKI) didirikan atas dasar fatwa ke-23 Gunseikan bertepatan dengan ulang tahun Tenno Heika pada tanggal 29 April 1945 (Mali, 2001: 59).

 

Badan ini kemudian membentuk tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi untuk ‘Indonesia Merdeka, yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD’45). Tokoh perumus tersebut antara lain Dr. Radjiman Widiodiningrat, Ki Bagus Hadikoesoemo, Oto Iskandardinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Soerjohamidjojo, Soetarjo Kartohamidjojo, Prop. Dr. Mr. Soepomo, Abdul Kadir, Drs. Yap Tjwan Bing, Dr. Mohammad Amir (Sumatra), Mr. Abdul Abbas (Sumatra), Dr. Ratulangi, Andi Pangerang (keduanya dari Sulawesi), Mr. Latuharhary, Mr. Pudja (Bali), AH. Hamidan (Kalimantan), RP Soeroso, Abdul Wachid Hashim dan Bapak Mohammad Hasan (Sumatera).

 

Konteks pembentukan konstitusi (UUD’45) bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia di masa depan. Di antaranya, janji itu berisi: “Jauh sebelum pecah perang di Asia Timur, Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan rakyat Indonesia dari kekuasaan pemerintah Belanda di Hindia Timur. Tentara Dai Nippon secara bersamaan mengerahkan pasukannya, baik darat, laut maupun udara, untuk mengakhiri pemerintahan kolonial Belanda.

 

Sejak saat itu Dai Nippon Teikoku memandang bangsa Indonesia sebagai saudara muda dan telah memimpin bangsa Indonesia secara aktif dan ikhlas di segala bidang, sehingga semoga suatu saat bangsa Indonesia siap berdiri sendiri sebagai bangsa Asia Timur Raya. Tapi janji itu hanya janji, penjajah tetaplah penjajah yang selalu ingin menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia lebih lama lagi. Setelah Jepang ditolak oleh Sekutu, Jepang tidak lagi mengingat janjinya. Setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, rakyat Indonesia lebih bebas bertindak dan tidak bergantung pada Jepang sampai kemerdekaan.

 

Setelah kemerdekaan tercapai, kebutuhan akan konstitusi formal kemungkinan besar tidak dapat dinegosiasikan dan perlu segera dirumuskan. Sehingga lengkaplah Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah janji kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang pertama dan mengeluarkan keputusan sebagai berikut:

 

mengeluarkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945 yang materinya diambil dari RUU yang disiapkan oleh komisi perumus pada tanggal 22 Juni 1945.

Mengeluarkan dan mengesahkan UUD 1945, yang materinya disarikan hampir seluruhnya dari RUU yang disusun oleh komisi perumus UUD pada tanggal 16 Juni 1945.

Memilih Presiden persiapan kemerdekaan RI, Ir. Soekarno selaku Presiden dan Wakil Presiden Drs. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden.

Pekerjaan presiden untuk sementara dibantu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian menjadi Panitia Nasional.

Dengan terpilihnya presiden dan wakilnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia secara formal menjadi negara yang sempurna, karena kondisi yang lazim disyaratkan oleh setiap negara sudah ada, yaitu:

rakyat, yaitu bangsa Indonesia.

Wilayah, yaitu tanah air Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari 13.500 pulau besar dan kecil.

Kedaulatan, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Pemerintahan yaitu dari pemilihan presiden dan wakilnya pada puncak pemerintahan

negara negara tujuan, atau terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bentuk negara adalah negara kesatuan.

Sumber: https://sudutpintar.com/